Tenaga Kesehatan (Nakes) yang tergabung dalam organisasi asal Kabupaten Pesawaran, mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi damai penolakan Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan di Jakarta Pusat.

Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Perawat Nasional Insonesia (PPNI) Kabupaten Pesawaran Wahyan, kepada media ini, Senin (8/5/2023).

“PPNI Pesawaran ikut serta menyampaikan aspirasi agar pembahasan RUU kesehatan dikaji ulang. Dan kita juga diminta DPW, sebagai bentuk solidaritas dan partisipasi, sehingga PPNI Pesawaran mengirimkan wakilnya dua orang,” ungkap Wahyan.

Wahyan menambahakan, ada berapa poin yang di sampaikan oleh para Nakes yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, salah satu seperti Organisasi Profesi (OP) hilang, Kolegium dihapuskan (tidak ada pasalnya), Seminar P3KGB bukan lagi domain OP tetapi akan ada lembaga yang mengurus. Kemudian Rekomendasi pemberian SKP oleh OP hilang, Ujian serkom bukan oleh kolegium lagi, tapi akan diambil alih oleh kemenkes, dan UU Dikdok atau RS bisa memproduksi spesialis.

“Organisasi Profesi menjadi tidak ada fungsinya. Dokter asing sudah tidak boleh lagi ada evaluasi atau ujian persamaan, semua akan diterima sesuai dengan permintaan RS internasional. OP menjadi multibar, siapa saja boleh membuat OP, Fungsi OP diambil alih oleh Kemenkes, Bila OP dihapus, tidak ada lagi yang menerapkan kode etik bagi tenaga medis/tenaga kesehatan,” terangnya.

Sedangkan menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pesawaran sekaligus kordinator, dr.Topan menjelaskan. Total peserta aksi damai nasional dari Kampung sekitar 100 orang, yang terdiri dari perwakilan organisasi profesi IDI, PDGI, IBI, PPNI, dan IAI.

“Tuntutan kami hanya satu, yaitu Stop Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw Kesehatan,” ungkapnya. (One)