Bandar Lampung – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung menyatakan sikap sejalan dengan KADIN Pusat untuk menolak rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun yang diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri dan Perdagangan KADIN Lampung, Munir A. Haris, menegaskan bahwa kebijakan impor tersebut tidak selaras dengan semangat kemandirian ekonomi nasional yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami meyakini Bapak Presiden konsisten dengan visi yang kerap beliau sampaikan, yakni Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya. Penggunaan kendaraan dinas nasional seperti Maung menjadi bukti nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri,” ujar Munir.
Menurutnya, rencana impor kendaraan dalam jumlah besar justru berpotensi melemahkan industri otomotif nasional di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri. Ia menilai kebutuhan kendaraan pickup untuk KDKMP seharusnya menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas produksi nasional serta membuka lapangan pekerjaan.
“Kami cukup terkejut dengan adanya rencana impor ini. Kami berharap Presiden segera membatalkan kebijakan tersebut, meskipun kabarnya sekitar 200 unit kendaraan telah tiba di Indonesia. Dalam kondisi ekonomi saat ini, setiap kebijakan harus berpihak pada penguatan industri nasional dan peningkatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Diketahui, rencana impor tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Panga Nusantara dengan rincian 35.000 unit pickup 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pickup 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Munir yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya konsistensi kebijakan antara visi nasional dan implementasi di lapangan. Menurutnya, hilirisasi dan penguatan industri dalam negeri harus menjadi prioritas utama guna menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional.
“Kita harus bangga dan percaya pada kemampuan industri sendiri. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat sektor otomotif nasional, bukan justru membuka ruang impor dalam skala besar,” pungkasnya.