Menurut kordinator aksi Suharni S.Sos menyampaikan, usai bertemu dengan Kasi Pidsus dan Kasi Intel Kejari Tanggamus pihaknya secara resmi menyatakan beberapa tuntutan terkait kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum pejabat daerah, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat, diantara ada tiga hal pokok yaitu tuntutan pertama : mendesak Kejari Tanggamus untuk menuntaskan dugaan korupsi pengadaan CT Scan di RSUD Batin Mangunang (RSUD-BM).
“Terkait CT Scan, kita berharap kasus yang masih berproses ini harus benar-benar dibasmi sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang kebal hukum Ucapnya.
Tuntutan kedua : Atas Dugaan yang mencuat dalam proses dipersidangan yang sedang berjalan dalam kasus BPRS yang sedang berjalan,mendesak Kejari untuk mengusut dugaan aliran dana Fee 20 persen hasil korupsi Bank BPRS Tanggamus ke mantan Wakil Bupati Tanggamus, AM. Safe’i, yang saat ini masih aktif menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung.
Selain dua tuntutan tersebut, Aliansi Pemuda Tanggamus juga kembali menyoroti mandeknya penanganan kasus dugaan korupsi di BUMD Aneka Usaha Tanggamus Jaya (AUTJ).
Menurut Suharni, meskipun hasil audit kerugian keuangan negara dari Inspektorat sudah ada, namun hingga kini belum ada kejelasan proses hukum dari aparat penegak hukum.
Kami juga menyampaikan soal AUTJ, karena hingga sekarang belum ada kejelasan hukum. Padahal kerugian sudah dihitung oleh Inspektorat. Kami juga akan memberikan tambahan data kepada Kejari Tanggamus untuk memperkuat proses hukumnya urainya.
Ia juga menegaskan bahwa semua kasus tersebut harus diproses secara serius demi mencerminkan integritas penegakan hukum dan kepemimpinan di Tanggamus,Kami berharap semua ini diproses secara adil. Ini langkah penting agar masyarakat melihat bahwa pejabat atau siapapun yang merugikan negara bisa diproses sesuai hukum. Ini demi mencerminkan pemimpin yang baik, karena sudah jelas ini sangat merugikan masyarakat Tanggamus dan Keuangan Negara Tutupnya.(Red**)